Komite Sekolah

Posted on 07/07/2010

42


Semenjak diluncurkannya konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah dalam Sistem Manajemen Sekolah, Komite Sekolah sebagai organisasi mitra sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya turut serta mengembangkan pendidikan di sekolah. Kehadirannya tidak hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa, namun lebih jauh Komite Sekolah harus dapat menjadi sebuah organisasi yang benar-benar dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa dari masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di sekolah serta dapat menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di sekolah.

Stop dulu!!!…

Barangkali sedulur ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Komite Sekolah? Silahkan!

PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

Komite Sekolah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dijabarkan dalam Kepmendiknas No. 044/U/2002. Sebagai acuan dapat digunakan Lampiran II Kepmendiknas No. 033/U/2002 tersebut.

Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan (Pasal 56, ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003)

Secara organisasi, Komite Sekolah dibentuk di satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Dapat berbeda strukturnya satu dengan yang lain, namun ada acuan yang diharapkan sama, yaitu tentang PERAN dan FUNGSI.

MAKSUD PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Komite Sekolah yang dibentuk dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai dengan POTENSI MASYARAKAT SETEMPAT &  merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif

Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada :

  • Pengguna (client model)
  • Berbagi kewenangan (power sharing and advocacy model)
  • Kemitraan (partnership model) dan
  • difokuskan pada peningkatan mutu pendidikan

TUJUAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

  1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
  2. Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan
  3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

PERAN KOMITE SEKOLAH

  1. Sebagai Lembaga PEMBERI PERTIMBANGAN (advisory agency)
  2. Sebagai Lembaga PENDUKUNG (supporting agency)
  3. Sebagai Lembaga PENGONTROL (controlling agency)
  4. Sebagai MEDIATOR

FUNGSI KOMITE SEKOLAH

  1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitment masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
  2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu
  3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat
  4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan, mengenai : Kebijakan dan program pendidikan, Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), Kriteria kinerja satuan pendidikan, Kriteria tenada kependidikan, Kriteria fasilitas pendidikan, Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

Informasi lebih terperinci, silahkan buka dan unduh daftar bacaan di akhir tulisan ini.🙂

Jujur, tulisan saya kali ini hanya luapan uneg-uneg saya sehabis mengikuti Rapat Pleno Komite Sekolah di SMK Negeri 2 Surakarta sebagai kelanjutan dari diterimanya anak saya Diki di sekolah tersebut. Jujur pula, saya bangga anak saya bisa diterima di sekolah kejuruan negeri terbesar dan terbaik di Kota Solo. Namun,  itu saya anggap wajar karena anak saya termasuk cukup pintar. Hanya sedikit terasa agak aneh, kemarin itu orang tua/wali dari murid baru kok sudah diundang ke Rapat Pleno… Rapat kok tiba-tiba pleno???… (thinking)

Ah… Bisa jadi karena kepentingan yang mendesak dan ini tentunya berkaitan dengan perencanaan pengembangan sekolah yang tentu saja membutuhkan perencanaan anggaran dimana masa penerimaan murid baru (sekarang murid atau siswa disebut peserta didik) adalah masa tepat untuk memperoleh pemasukan dari akumulasi sumbangan dari orang tua/wali murid dalam jumlah yang besar.

Ya sudahlah!… Ini saya infokan dulu kewajiban-kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh murid baru tahun ajaran 2010/2011 di SMKN 2 Solo yang dulunya sebelum era SMK dikenal dengan sebagai STM 1 Solo.

*kok ada Surakarta ada Solo??? Sama saja, soal dual-nama ini silahkan ditelaah lebih jelas di Kota Dengan Dua Nama* (worship)

Syarat Administrasi Keuangan

I Dana Bantuan Operasional Pendidikan
1.1 Kegiatan awal tahun
a Kartu pelajar
-OSIS 15,000
-KTA Pramuka 6,000
b Simpanan pokok dan wajib koperasi siswa (3th) 25,000
c Kegiatan siswa tahun ajaran baru
-MOPDB 30,000
-PTA 18,000
-Spiritual Building Training 10,000
d Kemah bakti 30,000
e Buku panduan siswa 12,000
f Asuransi siswa (3th) 24,000
g Latihan qurban dan peringatan hari besar keagamaan 20,000
h Perpustakaan dan kartu anggota 20,000
1.2 Biaya Operasional Pendidikan
a BOP Juli dan Agustus 2 x 175,000 350,000
b Kegiatan siswa
-Pembinaan kesiswaan, osis, pramuka, dan dokter UKS 2 x 7,000 14,000
-Tabungan pelepasan 2 x 2,000 4,000
-Kunjungan industri 2 x 5,000 10,000
c Internet/IT 2 x 6,000 12,000
600,000
II Dana Pengembangan
Sesuai kesepakatan Rapat Komite bersama orangtua/wali murid.

Selain Rp600.000 itu masih ada biaya pembelian seragam dan atribut sekolah. Karena seragam di sekolah kejuruan lebih banyak dibandingkan dengan di sekolah umum, wajar saja kalau biayanya lebih banyak. Pembeliannya melalui Koperasi Siswa, total sejumlah Rp760.000. Jadi untuk uborampe sebelum masuk sekolah sudah menghabiskan Rp1.360.000 belum termasuk ongkos jahit seragam, juga belum termasuk sumbangan dana pengembangan.

Nah, kembali ke soal rapat… Seperti umumnya rapat pasti dibuka dulu, kemudian sambutan-sambutan di antaranya dari Kepala Dinas Dikpora Surakarta, Kepala Sekolah, dan Ketua Komite Sekolah.

Saya ingat betul saat Kepala Sekolah menjelaskan disertai peraga presentasi menggunakan proyektor di layar standar sehingga tidak bisa dilihat dengan jelas oleh separo lebih peserta rapat. Saat itu dijelaskan bahwa sekolah membutuhkan pengembangan. Dikarenakan dana tidak mencukupi, dimintakan sumbangan dana pengembangan sekolah dari orang tua/wali peserta didik yang diperkirakan jumlahnya Rp2.600.000 per peserta didik.

kesan pribadi: peraga presentasi Kepala Sekolah terkesan nggaya saja biar dianggap modern, canggih, nggak gaptek, pokoknya paham powerpoint lah! padahal, presentasi yang baik peraganya harusnya sejalan dengan konten yang dipresentasikan menyesuaikan dengan peserta baik secara jumlah, setting/layout ruangan, dan lain sebagainya. namun, jujur saja, sebetulnya yang disampaikan Kepala Sekolah itu adalah yang terbaik dibandingkan dengan sambutan-sambutan lainnya.

Setelah sambutan-sambutan selesai, peserta rapat dibagi menjadi beberapa kelas sesuai jurusan dan mendapatkan blanko pernyataan kesanggupan memberikan sumbangan pengembangan sekolah. Di dalam pernyataan itu terdapat pilihan kesanggupan pembayaran sejumlah Rp3.500.000 atau Rp3.250.000 atau Rp3.000.000 sesuai kemampuan.

Tentu saja di dalam rapat hal ini menjadi perdebatan seru karena berdasarkan informasi awal dari Kepala Sekolah tidak mencapai jumlah tersebut. Ketua rapat pun kebetulan ngeyel tidak memberikan toleransi namun berdalih bahwa sumbangan itu sebagai wujud rasa syukur karena diterima di SMKN 2 Surakarta. Para peserta rapat berulang kali meminta keringanan namun ketua rapat mokong saja. Berulang kali mengulang kata minta kerelaan untuk syukuran.

Sumpah, melihat wajahnya saya sebel polll… Soalnya saya juga ikut usul bicara bahkan sebagai jawaban minta kerelaan gantian saya minta pengertian akan keadaan orang tua/wali murid yang berbeda-beda. Memang sih, untuk keluarga miskin bisa saja mendapatkan keringanan bahkan pembebasan, namun itu disertai persyaratan administratif misalnya surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan tempat tinggalnya. Tentu saja untuk mendapatkan surat itu haruslah benar-benar tidak mampu. Di lain hal, kemampuan membayar sejumlah uang itu secara tunai tidak dimiliki oleh banyak orang yang tidak masuk dalam kategori tidak mampu sekalipun. Justru lebih banyak yang hanya mampu mengangsur saja.

Kebanyakan orang tua/wali murid menyadari bahwa sekolah di Kota Solo pasti membutuhkan biaya lebih banyak dibandingkan bersekolah di tetangga kabupaten misalnya di Sukoharjo yang bisa menggratiskan biaya sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA. Gratis di Sukoharjo ini tentu tidak semuanya melainkan dana sumbangan pengembangan dan biaya operasional saja, sedangkan pembelian seragam dan uborampe lainnya tetap menjadi tanggungan orang tua/wali murid.

Namun, karena kesadaran itu tidak mesti diikuti dengan kelonggaran keadaan untuk dapat membayar tunai beberapa juta rupiah itu, kebanyakan minta agar dana pengembangan bisa diangsur sampai dengan sebelum kenaikan kelas.

Sampai beberapa waktu rapat mengalami deadlock. Belakangan saya baru tahu bahwa deadlock terjadi di rapat  jurusan yang saya ikuti. Bisa jadi karena ada saya yang agak crigis, atau bisa jadi karena peserta rapat di jurusan lain lebih mampu. (thinking)

Beruntung, akhirnya hadir Ketua Komite SMKN 2 Surakarta yang menengahi. Setelah melalui upaya-upaya persuasif, disepakati dana sumbangan bisa diangsur sampai tiga bulan ke depan. Huhhhh….

Simpulan dari pengalaman saya tadi sangat pendek dan sederhana saja. Komite SMKN 2 Surakarta masih hanya sekedar sebagai stempel sekolah semata, khususnya dalam upaya memungut biaya dari orang tua siswa.

Hampir-hampir tidak ada upaya keberpihakan kepada orang tua/wali murid walaupun dalihnya adalah pengembangan sekolah yang pada akhirnya kembali kepada siswa.

Sependek yang saya tahu dan sepanjang yang saya punya, penyelenggaraan pendidikan adalah tanggung jawab negara, walaupun tidak menutup kemungkinan masyarakat untuk ikut berperan serta. Sayangnya, semakin hari justru negara semakin berusaha mengingkari tanggung jawab itu dengan kata-kata manis “pendidikan adalah tanggung jawab kita semua“… Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang memayungi penyelenggaraan pendidikan sebetulnya sudah cukup baik walaupun masih banyak bolong dan bodong di sana-sini. Kadang ada yang kepeleset juga misalnya menjerumuskan badan hukum lembaga pendidikan untuk menjadi lembaga usaha dengan murid dan masyarakat sebagai pasarnya.

Beberapa program bisa berjalan dengan baik misalnya BOS, walaupun seringkali sekolah harus melaporkan penggunaan dana secara utuh padahal diterimanya hanya sebagian karena sudah kepotong oleh institusi yang menjadi jalan lewat dana tersebut. Pos-pos untuk pendidikan juga selalu dianggarkan di APBD di masing-masing daerah. Bedanya, ada yang bisa menerapkan dengan baik sehingga bisa menggratiskan atau setidaknya meringankan, ada pula yang tetap saja memungut biaya yang lumayan memberatkan.

Di dalam aturannya, bilamana biaya operasional dan pengembangan pendidikan dari pemerintah tidak mencukupi, sekolah bisa meminta sumbangan dengan persetujuan Komite Sekolah. Kalau Komite Sekolahnya menyebalkan seperti yang saya hadapi kemarin, BUBARKAN saja Komite Sekolah… Persetujuan narik sumbangan dialihkan saja ke Bupati atau Walikota biar lebih gampang protesnya…

Yeach… apa sedulur berkenan urun rembug tentang serba-serbi dunia pendidikan!😀

Daftar Bacaan:

  1. http://www.kemdiknas.go.id > Komite Sekolah
  2. http://akhmadsudrajat.wordpress.com > Peran Strategis Komite Sekolah
  3. http://mbeproject.net > Pengembangan Peran Komite Sekolah
  4. http://opayat.multiplycom > Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah
Posted in: Catatan Sela